Latest News

Kemendagri Tegaskan Tak Ada yang Salah dengan Penunjukan TNI/Polri Aktif sebagai Pj Gubernur



TOPASINDO.COM -  Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyatakan tidak ada yang salah dengan penunjukan TNI/Polri aktif ataupun non aktif sebagai Penjabat Gubernur.

Di dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan bahwa bila masa jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah habis, untuk tingkat propinsi ditunjuk Pejabat Tinggi Madya sebagai Penjabat Gubernur.

Pengisian jabatan ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan daerah. Ia lantas menjelaskan mengenai istilah 'Pejabat Tinggi Madya'.

Merujuk Pasal 19 ayat 1 huruf b, disebutkan "Jabatan Pimpinan Tinggi Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan Staf Ahli Menteri, Kepala Kesekretariatan Presiden, Kepala Kesekretariatan Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Kesekretariatan Dewan Pertimbangan Presiden, Sekda Provinsi dan Jabatan lain yang setara".