Situs Poker Online Resmi | Agen Poker Terpercaya Di Indonesia

Latest News

KPK Periksa Istri Irwandi Yusuf Terkait Korupsi Dana Otsus Aceh


Topasindo - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan memanggil Darwati A Gani, istri dari Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf (IY). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) 2018.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dari tersangka IY,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018).

Selain memeriksa Darwati, KPK juga memintai keterangan 13 saksi lainnya terdiri dari Plt Gubernur Aceh, Kepala BPKS, Kepala Dinas Pendidikan, Kadispora dan mantan Kadispora, Kadis Pengairan, Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata serta mantan inspektur, Kadis PUPR, serta ajudan bupati.

“Kami harap saksi-saksi yang telah dipanggil memenuhi kewajiban hukum datang di pemeriksaan dan menyampaikan keterangan secara jujur,” kata Febri.

KPK resmi menetapkan empat tersangka terkait kasus yakni Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA 2018 kepada Ahmadi.

Namun, Ahmadi baru menyerahkan Rp500 juta kepada Irwandi lewat Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.